Mengenal Lebih Jauh Dampak Penggunaan Vape bagi Kesehatan dan Masyarakat

Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin dikenal luas, terutama di kalangan generasi muda. Dengan tampilan modern dan beragam pilihan aroma, vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ringan. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa di balik popularitasnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan secara bijak.

Sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, India, hingga Brasil telah mengambil langkah tegas dalam mengatur bahkan melarang penggunaan vape. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.

Menurut World Health Organization, uap yang dihasilkan dari vape dapat mengandung nikotin, logam berat, serta berbagai zat kimia yang berpotensi memengaruhi kesehatan jika digunakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian karena penggunaan jangka panjang masih terus diteliti lebih lanjut oleh para ahli.
Selain itu, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime juga menunjukkan bahwa perangkat vape berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk memasukkan zat tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menambah alasan pentingnya pengawasan serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan vape tidak hanya menjadi persoalan gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi tren ini, dengan mempertimbangkan informasi yang akurat serta dampak jangka panjangnya.

Melalui pemahaman yang baik dan kesadaran bersama, diharapkan generasi muda dapat membuat pilihan yang lebih tepat demi menjaga kesehatan dan masa depan yang lebih baik.

POM TNI dan Propam Polri Gelar Halalbihalal, Perkuat Sinergi-Soliditas

Jakarta – Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama Divpropam Polri menggelar Coffee Morning dan Halalbihalal Idul Fitri 1447 H. Agenda ini guna memperkuat sinergitas dan soliditas antar-institusi.
Agenda ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi TNI-Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Busyro hingga Suciwati Desak Tim Pencari Fakta Kasus Andrie Yunus Dibentuk
Sementara itu, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan tantangan global menuntut kesiapan, adaptivitas, dan respons cepat seluruh elemen negara.

“TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara di mata masyarakat, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

BNN Minta Vape Dilarang karena Disalahgunakan Jadi Alat Konsumsi Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta agar peredaran vape atau rokok elektrik dilarang di Indonesia menyusul maraknya temuan kandungan narkotika hingga obat bius dalam cairan (liquid) vape yang beredar di masyarakat. Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid vape. “Menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate,” kata Suyudi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI terkait RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026).

Suyudi memaparkan, dari hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, terdapat 11 sampel mengandung synthetic cannabinoid atau ganja sintetis. Selain itu, lanjut Suyudi, terdapat 23 sampel terbukti mengandung etomidate dan satu sampel mengandung methamphetamine alias sabu. Ganja untuk Keperluan Medis, Menakar Besarnya Manfaat dan Risiko Artikel Kompas.id Suyudi menjelaskan, etomidate adalah obat bius yang kini telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa vape telah disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat berbahaya. “Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya,” jelas Suyudi.

Selain itu, BNN juga menyoroti perkembangan narkotika jenis baru yang semakin masif. Suyudi mengungkapkan, saat ini terdapat 1.386 zat psikoaktif baru (new psychoactive substances/NPS) yang teridentifikasi di dunia, sementara di Indonesia telah ditemukan 175 jenis. Dia menambahkan, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah lebih dulu mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran vape, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos. “Kita bisa melihat bagaimana ketegasan negara-negara di kawasan ASEAN yang telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape di negara mereka,” kata dia.

BNN usulkan larangan vape masuk RUU Narkotika Adapun usulan pelarangan vape ini disampaikan BNN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika yang tengah dibahas di DPR. Sebagai informasi, RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. DPR telah menyepakati perubahan Prolegnas Prioritas 2026 yang kini memuat 64 rancangan undang-undang. Penyusunan RUU Narkotika dan Psikotropika dinilai penting untuk menyesuaikan aturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.

Pimpinan Komisi III DPR Ini Setuju Usulan BNN Larang Peredaran Vape, Beberkan Alasannya

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia karena berpotensi disalahgunakan terkait narkoba. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Komjen Suyudi.
“Saya sangat setuju seribu persen atas usulan Kepala BNN Komjen Suyudi. Ini akan merusak bangsa kalau tidak ditindak tegas,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Sahroni menyebut vape bisa digunakan sebagai kamuflase narkoba. Dia menyebut narkoba yang ada di dalam vape juga sudah terdata.

“Karena kamuflase vape dijadikan tempat untuk menghisap narkoba jenis baru, yang notabene memang sudah ada daftarnya, jadi psikotropika bagian dari narkoba,” ucap dia.

Dia mendorong agar larangan vape ini dimasukkan ke dalam RUU Narkotika. Saat ini, RUU Narkotika masih dibahas di Komisi III DPR.

“Saya sebagai pimpinan Komisi III mendukung itu untuk masuk ke RUU Narkotika,” ujarnya.

Sebelumnya, Suyudi mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia. BNN mengungkit temuan zat etomidate dalam vape.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). Ia mengungkapkan temuan BNN terhadap sampel cairan vape.

“Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” kata Suyudi dalam rapat.

Dia mengatakan 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja hingga satu sampel berisi methamphetamine atau sabu. Dia menyebut BNN juga menemukan zat etomidate, yang merupakan obat bius, dalam kandungan sampel vape yang diuji.

Dia mengatakan narkotika berkembang sangat cepat. Dia mengatakan sudah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) di Indonesia.

“Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate,” ujar Suyudi.

“Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya,” imbuhnya.

Polda Metro Kerahkan 4.500 Personel Jelang Paskah, Utamakan Pelayanan

Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengamankan perayaan Paskah di sejumlah gereja. Fokus utama operasi ini adalah melakukan pelayanan untuk memberikan rasa aman melalui kehadiran petugas di lapangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan pihaknya menyiapkan personel yang kehadirannya ditujukan untuk memastikan umat kristiani dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khidmat. Total kekuatan yang disiapkan mencapai 4.500 personel.

“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Personel pengamanan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama perayaan Paskah. Menurutnya, kehadiran polisi di lapangan bukan hanya untuk menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut, ia menjelaskan personel juga disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di sekitar area gereja. Seluruh langkah itu dilakukan agar umat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan lancar.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas atau melalui layanan 110 jika menemukan hal mencurigakan. Dengan kesiapan personel dan pelayanan yang diberikan, diharapkan rangkaian perayaan Paskah 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.

Implementasi Arahan Kapolri, Kapolda Sumsel Perkuat Kedekatan Masyarakat Lewat Kedai “DEKA “

Implementasi arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat ruang sosial antara Polri dan masyarakat terus diwujudkan di wilayah Sumatera Selatan. Menindaklanjuti visi tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. melalui jajaran Polres OKU Selatan secara resmi meluncurkan Kedai “DEKAT” (Dedikasi, Etika, Kolaborasi, Aksi, Terpercaya) sebagai inovasi pelayanan humanis dan penguatan stabilitas kamtibmas.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana, S.H., S.I.K., M.I.K. pada Sabtu, 28 Maret 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di kawasan strategis depan Gerbang Perumahan Griya 1 Permai, Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

Program ini menjadi langkah konkret Polda Sumsel dalam menerjemahkan arahan pimpinan Polri agar setiap satuan wilayah menghadirkan “third place” atau ruang sosial publik, yakni tempat interaksi santai tanpa sekat yang mempertemukan personel kepolisian dengan masyarakat secara lebih terbuka, akrab, dan responsif.

Kedai “DEKAT” dirancang sebagai wadah kolaborasi antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas ojek pangkalan, buruh, mahasiswa, tokoh pemuda, hingga organisasi kepemudaan. Melalui fasilitas ini, Polres OKU Selatan menghadirkan berbagai layanan gratis, meliputi kopi dan teh, akses WiFi, cek kesehatan atau tensi, pengisian angin, hingga fasilitas cuci motor mandiri.

Selain menjadi tempat singgah dan pelayanan publik, kedai ini juga difungsikan sebagai pusat serapan aspirasi masyarakat melalui program “Jumat Curhat” yang dipimpin langsung oleh Kapolres bersama Pejabat Utama (PJU). Pola ini dinilai strategis untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan melalui dialog santai yang membangun kepercayaan.

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri dalam mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat.

“Kedai DEKAT ini adalah implementasi dari arahan Bapak Kapolri untuk mendekatkan jarak antara Polisi dengan masyarakat. Kami ingin membangun hubungan emosional yang kuat sehingga masyarakat merasa memiliki dan percaya kepada Polri,” tegasnya.

Secara strategis, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan public trust, memperkuat kemitraan Polri dengan komunitas lokal, serta menciptakan ekosistem kamtibmas yang lebih partisipatif di wilayah OKU Selatan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan penekanan Kapolda Sumsel agar seluruh jajaran terus proaktif menjalankan arahan Kapolri.

“Bapak Kapolda Sumsel selalu menekankan agar setiap satuan wilayah proaktif menjalankan arahan Kapolri. Kedai DEKAT adalah bukti bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai sahabat bagi seluruh komunitas masyarakat,” jelas Nandang.

Kegiatan launching yang dihadiri unsur PJU Polres OKU Selatan, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan komunitas ojek pangkalan tersebut berlangsung khidmat, aman, dan kondusif, serta berakhir pada pukul 10.30 WIB.

Polda Sumatera Selatan memastikan inovasi Kedai “DEKAT” akan menjadi model pembinaan kemitraan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari penguatan Polri Presisi yang humanis, partisipatif, dan dekat dengan masyarakat.

Anggota Polres Tangerang Selatan Bantu Pemudik Kehabisan Ongkos Hingga Tiba di Rumah Dengan Aman

Kepedulian aparat kepolisian kembali terlihat di tengah padatnya arus balik Lebaran. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tangerang Selatan melalui Unit Turjawali memberikan bantuan kepada seorang pemudik yang kehabisan ongkos perjalanan di Pos Pelayanan Bitung.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Ruskiyantho, S.H., yang bersama anggotanya sigap membantu warga yang mengalami kendala biaya agar tetap dapat melanjutkan perjalanan pulang. Dengan pendekatan humanis, petugas memastikan pemudik tersebut bisa tiba di rumah dengan aman dan nyaman.

Ipda Ruskiyantho menyampaikan bahwa kepedulian terhadap masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di momen arus balik yang identik dengan kepadatan dan berbagai kendala di perjalanan.

“Kepedulian adalah prioritas kami di tengah padatnya arus balik,” ujarnya.

Aksi cepat dan tanggap ini mendapat apresiasi dari masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam mendukung kelancaran dan keselamatan para pemudik.

#kapoldametrojaya

#poldametrojaya

Pimpin Apel Perdana, Kapolda Sumsel Ajak Jajaran Bersinergi Tingkatkan Kesiapsiagaan Karhutla dan Pelayanan Masyarakat

*PALEMBANG, 25 Maret 2026* – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan langsung merapatkan barisan. Mengedepankan semangat melayani dan melindungi masyarakat, Kapolda Sumsel memimpin Apel Pagi sekaligus Halal Bihalal di Halaman Mapolda Sumsel, Rabu (25/3/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., beserta seluruh jajaran Pejabat Utama (PJU) dan personel Polda Sumsel.

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas dedikasi personel yang tak kenal lelah menjaga keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri. Beliau menekankan bahwa rasa aman dan nyaman yang dirasakan warga adalah hasil dari sinergitas yang solid antara Polri, ASN, TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat. “Keberhasilan pengamanan ini adalah wujud nyata pelayanan kita. Namun,

tugas melindungi masyarakat tidak berhenti di sini. Personel harus tetap memonitor dinamika arus lalu lintas hingga Operasi Ketupat resmi berakhir malam ini pukul 24.00 WIB,” tegas Kapolda dalam amanatnya. Lebih lanjut, pucuk pimpinan Polda Sumsel tersebut langsung menyoroti tantangan berikutnya yang membutuhkan perhatian serius, yakni kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Mengingat musim kemarau yang mulai tiba serta prediksi fenomena El Nino pada tahun 2027, jajaran diminta segera mengambil langkah mitigasi sedini mungkin. Penanganan Karhutla ditegaskan tidak bisa dilakukan sendirian. Kapolda menginstruksikan personelnya untuk kembali merajut sinergi yang kuat dengan berbagai instansi dan masyarakat agar dampak buruk Karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian warga dapat dicegah.